FITRA NTB Prediksi SILPA NTB Rp 70 Miliar

Sabtu, 27 Desember 2014

MATARAM - Tahun Anggaran 2014 ini dana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) yang tidak terserap kemungkinan akan mencapai Rp 70an miliar. Ini adalah pengulangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi NTB tahun 2010-2012. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mengkawatirkan. Sebab dana sisa tersebut bersumber dari anggaran yang tidak terserap.

Menurut Kordinator Divisi Riset FITRA NTB Ramli, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan, SiLPA yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran mencakup: pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Adanya realisasi nominal SiLPA mampu memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Realisasi SiLPA yang bersumber dari pelampauan pendapatan daerah, khususnya pelampauan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kinerja pemerintah daerah yang patut diapresiasi. Namun berbeda halnya, ketika sumber realisasi SiLPA berasal dari sisa dana yang tak terserap akibat pengerjaan program/kegiatan pembangunan yang tak tuntas atau tak terlaksana sama sekali hingga tahun anggaran berakhir.

 Berdasarkan hasil analisis FITRA NTB, SiLPA APBD Provinsi NTB pada tahun 2010-2013 hanya bersumber dari sisa anggaran yang tidak terserap. Sebab, realisasi pendapatan daerah tak pernah melampaui target, meskipun secara nominal terus mengalami peningkatan. Pemerintah daerah hanya berhasil menggenjot penerimaan pajak daerah, yang sebagian besar disumbangkan oleh para pemilik kendaraan bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sementara penerimaan dari jenis PAD lain tak pernah melampaui target. ‘’Sehingga setiap tahun kapasitas fiscal daerah (kemampuan PAD membiayai belanja daerah) cenderung menurun pada tahun 2011-2013,’’ kata Ramli.

Jumlah dana nganggur yang cukup besar setiap akhir tahun tersebut semestinya tak terjadi jika kinerja serapan anggaran pemerintah daerah terus membaik setiap tahun. Pun jika ada, maka sumbernya semestinya dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah.

Dibutuhkan komitmen dan kerja keras untuk memastikan laju kinerja birokrasi terus membaik. Indicator kinerja birokrasi yang paling mudah diamati adalah: pertama, penerimaan PAD, baik dari sisi nominal, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah, maupun pencapaian target sesuai potensi rasional yang telah ditetapkan. Kedua, realisasi serapan anggaran belanja program/kegiatan prioritas, yang terkait dengan layanan dasar, infrastruktur dasar, dan pengungkit pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja serta pengurangan angka kemiskinan.

Pencapaian yang signifikan pada dua indikator tersebut menjadi salah satu variabel yang secara tak langsung akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indicator standar yang paling sering digunakan mengukur hasil pembangunan.(*/fitrantb)

sumber: http://lomboknews.com/2014/12/27/fitra-ntb-prediksi-silpa-ntb-rp-70-miliar/


About FITRA NTB

FITRA NTB adalah organisasi nonpemerintah (NGO) yang inklusif, berpihak pada rakyat, sensitif jender dan independen. Didirikan oleh sekelompok tokoh muda NTB dan memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota se-NTB dan jaringan secara nasional di provinsi se-Indonesia..
    Blogger Comment
Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Baris Video